PKL di sayang, PKL dibuang…

Posted: Desember 10, 2011 in Uncategorized

Pendahuluan

Dalam masyarakat kontemporer, terdapat sebuah entitas yang unik, tidak hanya dalam identitas, melainkan juga dalam relasinya dengan mode produksi. Pedagang kaki lima digunakan untuk menyebut individu atau orang – orang yang berjualan dipinggir jalan. Tidak peduli apapun komoditasnya, sebutan ini dilekatkan dengan erat kepada komunitas ini.

PKL (pedagang kaki lima), seringkali digambarkan sebagai pengganggu ketertiban, pelanggar aturan, bahkan dituding sebagai perusak wajah perkotaan.1 Benarkah demikian? Padahal, disisi lain, profesi ini tidaklah menjadi pilihan bagi para pelakunya. Justru karena tidak adanya pilihan lain ,maka pilihan ini dijalani. Disisi lain, perdebatan mengenai PKL tak pernah mencapai titik temu, akan tetapi yang terjadi adalah negosiasi antara pihak – pihak yang berkepentingan, mengenai keberadaan PKL. Disinilah letak urgensi dari tulisan ini.

Penulis tidak bermaksud membahas mengenai perdebatan tentang keberadaan PKL itu sendiri, melainkan justru ingin melihat lebih jauh, bagaimana posisi PKL dalam masyarakat. Bagaimana karakteristik komunitas PKL dalam interaksinya dalam ruang sosial. Disini penulis memfokuskan penelitian pada komunitas PKL Malioboro, Yogyakarta. Hal ini dilakukan, agar dapat lebih memberikan gambaran yang spesifik tentang keseharian PKL, juga menghindari generalisir terhadap problematika PKL. Lebih lanjut, penulis berusaha melihat bentuk – bentuk penyaluran aspirasi (kepentingan), dalam hal ini sebagai sebuah tindakan politik, yang dilakukan PKL.

Tentang Malioboro

Komunitas pedagang Malioboro muncul pada dekade 1980-an. Pada awalnya, wilayah Malioboro merupakan jalur yang menghubungkan wilayah perdagangan di Yogyakarta. Lambat laun, jalur ini berkembang menjadi wilyah dengan lalu lintas perdagangan yang padat, sehingga menarik minat masyrakat guna meraih rezeki, dengan membuka warung. Memasuki 1990-an, wilayah Malioboro mulai ramai dikunjungi sebagai pusat perdagangan, yang menawarkan berbagai komoditas, utamanya sebagai pusat oleh – oleh khas Yogyakarta. Tahun 1996, merupakan masa ketika Malioboro dikenal sebagai ikon pariwisata Yogyakarta. Tak lengkap jika melancong ke Yogyakarta tanpa singgah di Malioboro.

Sejalan dengan semakin ramainya wilayah Malioboro, muncul pula berbagai problematika yang terjadi. Mulai dari segi keamanan wilayah, kenyamanan pengunjung, hingga kebersihan dan tata ruang kota Yogyakarta. Dari wawancara yang dilakukan, para PKL mencatat, terjadi beberapa kali usaha penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah. Hal ini perlu dicatat, karena menjadi pola umum, dimana kebijakan Pemerintah seringkali kurang mengakomodasi kepentingan PKL. Misalnya pada Perda Yogyakarta no. 26 tahun 2002 tentang penataan PKL. Kepentingan Pemerintah dalam menegakan aturan dan pengembalian fungsi ruang publik menjadi prioritas dibandingkan dengan kebutuhan akan lapangan kerja bagi para pelaku usaha pinggir jalan ini. Alhasil, terjadi ketidakpuasan (discontent) di kalangan masyarakat (PKL), terhadap berbagai usaha penertiban ini. Hal ini tentunya memicu ketidakpercayaan terhadap PKL terhadap pemerintah.

Sekilas tentang Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM)2

Dari seluruh PKL Malioboro, terdapat Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM), yang merupakan salah satu dari sembilan belas Paguyuban Pedagang yang ada di wilayah Maliboro. Awalnya terbentuk pada dekade 90-an, dimana paguyuban ini secara khusus mewadahi para pedagang dengan komoditas makanan, yang disajikan satu paket dan dinikmati dengan lesehan. Waktu buka pedagang lesehan ini adalah malam, mulai pukul 18.00 sampai tengah malam. Paguyuban ini memiliki 86 anggota, yang tersebar diantara wilayah Jalan Malioboro sampai Pasar Beringharjo, meliputi tiga wilayah kecamatan, yaitu, Danurejan, Bondomanan, dan Gedong Tengen.

Dari wawancara yang dilakukan, pola terbentuknya paguyuban ini, menurut Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, meminjam istilah Antonio Gramsci, sebagai “historical bloc” (2001; 136). Tidak hanya terkonstruksi secara sosial dan politik, selain itu juga mengalami berbagai tekanan, tidak hanya ekonomi tapi juga budaya, membentuk kesatuan identitas diantara para PKL. Menyadari tantangan yang dihadapi, muncul solidaritas bersama yang mana mendorong kebersatuan komunitas. Hal ini tentunya berpotensi menjadi semacam ‘gerakan’ guna memperjuangkan kepentingan para anggotanya.

Informasi yang diperoleh dari wawancara terhadap ketua PPLM, Bapak Sukidi, juga memberikan gambaran ‘keterikatan’ diantara komunitas PKL. Paguyuban Kawasan Malioboro (PKM) menjadi semacam wadah bersama bagi para PKL yang ada dalam lingkup wilayah Malioboro. Dari sinilah saluran aspirasi terbentuk, dalam rapat yang dilaksanakan pada hari Jumat setiap minggunya, guna membahas seluruh permasalahan, beserta langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan problem yang ada.

Berikut adalah susunan Kepengurusan Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro:

Tabel 1. Susunan Kepengurusan Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM)

Posisi / Jabatan

Nama

Badan Pengurus

Ketua

Prasetyo Sukidi

Wakil Ketua

Drs. Retnantoro

Sekertaris

Rukamto

Wakil Sekertaris

Aris Setyawan

Bendahara

Gimun

Wakil Bendahara

H. Taji Podomiyanto

Seksi – seksi

Humas

Wawan

Sugeng Handoyo

Sukino

Bambang Sumali

Problematisasi PKL vs Kebijakan Pemerintah Daerah Yogyakarta

Akibat ketidakmapuan Pemerintah dalam memenuhi tuntutan masyarakatnya, berimbas pada hilangnya kepercayaan terhadap Pemerintah, yang berakibat delegitimasi bagi otoritas yang berwenang. Peran negara dipertanyakan, karena justru negara lah yang menjamin kesejahteraan penduduknya. Akibatnya, mereka mulai mengupayakan kepentingannya dengan jalannya sendiri. Ketika hal ini berlangsung, tentunya dapat berbagai kemungkinan langkah yang ditempuh. Seperti diakui oleh anggota PKL, perlawanan terhadap satpol PP, keenggan mematuhi aturan, dan kucing- kucingan terhadap petugas menjadi keseharian bagi para PKL.

Kenyataan ini tentunya kontraproduktif terhadap arah pembangunan yang selayaknya dilaksanakan Pemerintah. Disatu sisi, pemerintah berkewajiban mengatur jalannya roda pembangunan. Akan tetapi, di lain pihak, selalu ada yang dirugikan dalam pelaksaan keputusan Pemerintah ini.

Disinilah kota dilihat sebagai sebuah arena kompetisi. Setiap entitas yang ada tentunya akan berusaha mencapai tujuannya. Ruang politik muncul sebagai akibat sebagai perebutan posisi (war of position), dalam dalam bentuk hegemoni, guna pemenuhan kebutuhannya. Di satu sisi, Pemerintah berusaha mengatur warganya (baca:PKL), disisi lain PKL memerlukan ruang sosial untuk mencari nafkah. Dalam hal ini, Pemerintah sebagai pihak otoritas memiliki kewenangan untuk mengatur warganya. Akan tetapi, ketika warga tidak sepakat dan melakukan perlawanan, haruslah diambil tindakan guna mencegah terjadinya konflik di wilayah permukaan (kekacauan sosial). Terbentuknya ikatan diantara PKL pun dapat dilihat dari adanya ancaman bagi keberadaannya, dan mempengaruhi pola interaksi yang terjadi di tubuh PKL. Bahkan, guna mengawal kepentingannya terhadap kemungkinan kooptasi dari luar, dirumuskan semacam pernyataan bersama dari PKM.

Tabel 2. Hasil Rapat Paguyuban Kawasan Malioboro, Jumat, 21 Sepetember 2008

1.

Seluruh Peserta Rapat sepakat bahwa

 Secara bersama – sama akan mengusung caleg yang bersedia menandai kontrak politik untuk ”Menolak Penggusuran Pedagang Kaki Lima dan Mendukung Pengelolaan Parkir Berbasis Komunitas serta akan berjuang sekuat tenaga untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku ekonomi rakayat”

 Akan membuka akses, mensosialisasikan dan mengkampanyekan caleg – caleg tersebut kepada anggota paguyuban/koperasi, keluarga dan masyarakat

 Tentu saja, konsekuensi terhadap biaya melakukan kampanye ditanggung oleh caleg – caleg yang bersangkutan

 Untuk menghindari bnayaknya caleg yang diusung dan demi mempertahankan kredibilitas jaringan serta manfaat jangka panjang yang diperoleh komunitas/Paguyuban/Koperasi, maka caleg – caleg yang diusung akan diseleksi dengan kriteria umum:

*

Bersedia menandatangani kontrak politik
*

Punya peluang menang yang cukup besar
*

Punya Track Record yang cukup baik
*

Bersedia menanggung biaya sosialisasi dan kampanye
*

Lain – lain yang disepakati kemudian

 Pengecualian beberapa persyaratan di atas (seperti harus memiliki peluang menang yang cukup besar) tidak berlaku bagi caleg yang berasal dari anggota komunitas yang tergabung dalam jaringan ini atau anak/ayah/ibu/istri komunitas yang tergabung dalam jaringan ini

2.

Hal – hal lain akan dibicarakan dalam tim yang lebih kecil lagi pada Jumat 28 November 2008
3.

Jaringan dapat dibedakan menjadi dua :
*

Jaringan struktural : jaringan yang merupakan perwakilan atau panutan struktur paguyuban/koperasi yang tergabung dalam jaringan ini
*

Jaringan fungsional : jaringan di luar struktur paguyuban/koperasi yang memiliki hubungan emosional karena bagian dari komunitas maupun memiliki idealisme yang sama dengan komunitas.

Seperti ditunjukan oleh Tabel 2, dalam rangka Pemilihan Legislatif pada April 2009, dan menyongsong masa kampanye Pemilu 2009, muncul pernyataan sikap para PKL. Mengikuti Laclau dan Mouffe, hal ini membangun semacam formasi hegemoni dalam ruang sosial masyarakat sekaligus menegaskan keberadaan PKL. Hal ini tak bisa lepas dari konteks perebutan posisi (war of position) antara kedua kelompok yang bertentangan dalam mencapai kepentingannya.

Penutup

Dari paparan diatas, dapat dilihat bentuk relasi sosial yang terjadi dalam di tubuh masyarakat. Politik tidak selamanya mewujud dalam suatu bentuk legal-formal. Ia pun tidak selamanya dipahami dalam arti Aristotelian, yaitu sebagai usaha untuk mewujudkan kebaikan bersama. Politik dipahami dalam kerangka Arendtian, yaitu semata-mata sebagai sebuah tindakan. (Arendt, 1998: 7) Ia bisa saja berwujud pergerakan, perjuangan, bahkan resistensi, dalam rangka mewujudkan, mengamankan, mempertahankan, atau merebut kepentingan pribadi atau kelompoknya. Persis sebagaimana yang disampaikan oleh Ernesto Laclau, bahwa “there is politics because there is subversion and dislocation.” (1990: 60)

Menyadari hal ini, maka perlu untuk membangun ruang sosial yang mengaffirmasi perbedaan kepentingan setiap kelompok. Dalam hal ini, Pemerintah menjalankan kebijakannya dengan melibatkan PKL dalam setiap pengambilan keputusan, serta menyediakan lokasi sosial bagi PKL. Sebaliknya, PKL juga mengamini kebijakan Pemerintah, tentunya yang sejalan dengan kepentingan PKL, serta selalu siap untuk berjuang demi kepentingannya.

Kepustakaan

Buku

Arendt, Hannah. (1998). Human Condition, edisi kedua. (Chicago & London: University of Chicago Press).

Laclau, E. (1990). New reflections on the Revolution of Our Time. (London: Verso)

Laclau, E dan Mouffe, C. (2001). Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics, cetakan kedua (London&New York: Verso)

Mustafa, Ali Achsan. (2008). Model Transformasi Sosial Sektor Informal: Sejarah, Teori dan Praksis Pedagang Kaki Lima, (Malang: INSPIRE)

Elektronik

Polimpung, H Y S. (2008). Memenggal Kepala Presiden: Studi Politik Internasional versus Masa Depan, paper Politik Internasional, tidak diterbitkan

http://www.yosieprodigy.multiply.com/index. diakses pada 5 Januari 2009

Paper

Pasha, Sasya Asita, dkk. (2008). Karakteristik pengorganisasian dan penyaluran aspirasi pedagang kaki lima: Studi Deskriptif Karakteristik Pengorganisasian dan Penyaluran Aspirasi terhadap Paguyuban Pedagang Lesehan (PPLM) Malioboro di Yogyakarta.

laporan tugas mata kuliah Politik di Kota, tidak diterbitkan

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s