PKL di sayang, PKL dibuang…

Posted: Desember 10, 2011 in Uncategorized

Pendahuluan

Dalam masyarakat kontemporer, terdapat sebuah entitas yang unik, tidak hanya dalam identitas, melainkan juga dalam relasinya dengan mode produksi. Pedagang kaki lima digunakan untuk menyebut individu atau orang – orang yang berjualan dipinggir jalan. Tidak peduli apapun komoditasnya, sebutan ini dilekatkan dengan erat kepada komunitas ini.

PKL (pedagang kaki lima), seringkali digambarkan sebagai pengganggu ketertiban, pelanggar aturan, bahkan dituding sebagai perusak wajah perkotaan.1 Benarkah demikian? Padahal, disisi lain, profesi ini tidaklah menjadi pilihan bagi para pelakunya. Justru karena tidak adanya pilihan lain ,maka pilihan ini dijalani. Disisi lain, perdebatan mengenai PKL tak pernah mencapai titik temu, akan tetapi yang terjadi adalah negosiasi antara pihak – pihak yang berkepentingan, mengenai keberadaan PKL. Disinilah letak urgensi dari tulisan ini.

Penulis tidak bermaksud membahas mengenai perdebatan tentang keberadaan PKL itu sendiri, melainkan justru ingin melihat lebih jauh, bagaimana posisi PKL dalam masyarakat. Bagaimana karakteristik komunitas PKL dalam interaksinya dalam ruang sosial. Disini penulis memfokuskan penelitian pada komunitas PKL Malioboro, Yogyakarta. Hal ini dilakukan, agar dapat lebih memberikan gambaran yang spesifik tentang keseharian PKL, juga menghindari generalisir terhadap problematika PKL. Lebih lanjut, penulis berusaha melihat bentuk – bentuk penyaluran aspirasi (kepentingan), dalam hal ini sebagai sebuah tindakan politik, yang dilakukan PKL.

Tentang Malioboro

Komunitas pedagang Malioboro muncul pada dekade 1980-an. Pada awalnya, wilayah Malioboro merupakan jalur yang menghubungkan wilayah perdagangan di Yogyakarta. Lambat laun, jalur ini berkembang menjadi wilyah dengan lalu lintas perdagangan yang padat, sehingga menarik minat masyrakat guna meraih rezeki, dengan membuka warung. Memasuki 1990-an, wilayah Malioboro mulai ramai dikunjungi sebagai pusat perdagangan, yang menawarkan berbagai komoditas, utamanya sebagai pusat oleh – oleh khas Yogyakarta. Tahun 1996, merupakan masa ketika Malioboro dikenal sebagai ikon pariwisata Yogyakarta. Tak lengkap jika melancong ke Yogyakarta tanpa singgah di Malioboro.

Sejalan dengan semakin ramainya wilayah Malioboro, muncul pula berbagai problematika yang terjadi. Mulai dari segi keamanan wilayah, kenyamanan pengunjung, hingga kebersihan dan tata ruang kota Yogyakarta. Dari wawancara yang dilakukan, para PKL mencatat, terjadi beberapa kali usaha penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah. Hal ini perlu dicatat, karena menjadi pola umum, dimana kebijakan Pemerintah seringkali kurang mengakomodasi kepentingan PKL. Misalnya pada Perda Yogyakarta no. 26 tahun 2002 tentang penataan PKL. Kepentingan Pemerintah dalam menegakan aturan dan pengembalian fungsi ruang publik menjadi prioritas dibandingkan dengan kebutuhan akan lapangan kerja bagi para pelaku usaha pinggir jalan ini. Alhasil, terjadi ketidakpuasan (discontent) di kalangan masyarakat (PKL), terhadap berbagai usaha penertiban ini. Hal ini tentunya memicu ketidakpercayaan terhadap PKL terhadap pemerintah.

Sekilas tentang Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM)2

Dari seluruh PKL Malioboro, terdapat Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM), yang merupakan salah satu dari sembilan belas Paguyuban Pedagang yang ada di wilayah Maliboro. Awalnya terbentuk pada dekade 90-an, dimana paguyuban ini secara khusus mewadahi para pedagang dengan komoditas makanan, yang disajikan satu paket dan dinikmati dengan lesehan. Waktu buka pedagang lesehan ini adalah malam, mulai pukul 18.00 sampai tengah malam. Paguyuban ini memiliki 86 anggota, yang tersebar diantara wilayah Jalan Malioboro sampai Pasar Beringharjo, meliputi tiga wilayah kecamatan, yaitu, Danurejan, Bondomanan, dan Gedong Tengen.

Dari wawancara yang dilakukan, pola terbentuknya paguyuban ini, menurut Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, meminjam istilah Antonio Gramsci, sebagai “historical bloc” (2001; 136). Tidak hanya terkonstruksi secara sosial dan politik, selain itu juga mengalami berbagai tekanan, tidak hanya ekonomi tapi juga budaya, membentuk kesatuan identitas diantara para PKL. Menyadari tantangan yang dihadapi, muncul solidaritas bersama yang mana mendorong kebersatuan komunitas. Hal ini tentunya berpotensi menjadi semacam ‘gerakan’ guna memperjuangkan kepentingan para anggotanya.

Informasi yang diperoleh dari wawancara terhadap ketua PPLM, Bapak Sukidi, juga memberikan gambaran ‘keterikatan’ diantara komunitas PKL. Paguyuban Kawasan Malioboro (PKM) menjadi semacam wadah bersama bagi para PKL yang ada dalam lingkup wilayah Malioboro. Dari sinilah saluran aspirasi terbentuk, dalam rapat yang dilaksanakan pada hari Jumat setiap minggunya, guna membahas seluruh permasalahan, beserta langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan problem yang ada.

Berikut adalah susunan Kepengurusan Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro:

Tabel 1. Susunan Kepengurusan Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM)

Posisi / Jabatan

Nama

Badan Pengurus

Ketua

Prasetyo Sukidi

Wakil Ketua

Drs. Retnantoro

Sekertaris

Rukamto

Wakil Sekertaris

Aris Setyawan

Bendahara

Gimun

Wakil Bendahara

H. Taji Podomiyanto

Seksi – seksi

Humas

Wawan

Sugeng Handoyo

Sukino

Bambang Sumali

Problematisasi PKL vs Kebijakan Pemerintah Daerah Yogyakarta

Akibat ketidakmapuan Pemerintah dalam memenuhi tuntutan masyarakatnya, berimbas pada hilangnya kepercayaan terhadap Pemerintah, yang berakibat delegitimasi bagi otoritas yang berwenang. Peran negara dipertanyakan, karena justru negara lah yang menjamin kesejahteraan penduduknya. Akibatnya, mereka mulai mengupayakan kepentingannya dengan jalannya sendiri. Ketika hal ini berlangsung, tentunya dapat berbagai kemungkinan langkah yang ditempuh. Seperti diakui oleh anggota PKL, perlawanan terhadap satpol PP, keenggan mematuhi aturan, dan kucing- kucingan terhadap petugas menjadi keseharian bagi para PKL.

Kenyataan ini tentunya kontraproduktif terhadap arah pembangunan yang selayaknya dilaksanakan Pemerintah. Disatu sisi, pemerintah berkewajiban mengatur jalannya roda pembangunan. Akan tetapi, di lain pihak, selalu ada yang dirugikan dalam pelaksaan keputusan Pemerintah ini.

Disinilah kota dilihat sebagai sebuah arena kompetisi. Setiap entitas yang ada tentunya akan berusaha mencapai tujuannya. Ruang politik muncul sebagai akibat sebagai perebutan posisi (war of position), dalam dalam bentuk hegemoni, guna pemenuhan kebutuhannya. Di satu sisi, Pemerintah berusaha mengatur warganya (baca:PKL), disisi lain PKL memerlukan ruang sosial untuk mencari nafkah. Dalam hal ini, Pemerintah sebagai pihak otoritas memiliki kewenangan untuk mengatur warganya. Akan tetapi, ketika warga tidak sepakat dan melakukan perlawanan, haruslah diambil tindakan guna mencegah terjadinya konflik di wilayah permukaan (kekacauan sosial). Terbentuknya ikatan diantara PKL pun dapat dilihat dari adanya ancaman bagi keberadaannya, dan mempengaruhi pola interaksi yang terjadi di tubuh PKL. Bahkan, guna mengawal kepentingannya terhadap kemungkinan kooptasi dari luar, dirumuskan semacam pernyataan bersama dari PKM.

Tabel 2. Hasil Rapat Paguyuban Kawasan Malioboro, Jumat, 21 Sepetember 2008

1.

Seluruh Peserta Rapat sepakat bahwa

 Secara bersama – sama akan mengusung caleg yang bersedia menandai kontrak politik untuk ”Menolak Penggusuran Pedagang Kaki Lima dan Mendukung Pengelolaan Parkir Berbasis Komunitas serta akan berjuang sekuat tenaga untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku ekonomi rakayat”

 Akan membuka akses, mensosialisasikan dan mengkampanyekan caleg – caleg tersebut kepada anggota paguyuban/koperasi, keluarga dan masyarakat

 Tentu saja, konsekuensi terhadap biaya melakukan kampanye ditanggung oleh caleg – caleg yang bersangkutan

 Untuk menghindari bnayaknya caleg yang diusung dan demi mempertahankan kredibilitas jaringan serta manfaat jangka panjang yang diperoleh komunitas/Paguyuban/Koperasi, maka caleg – caleg yang diusung akan diseleksi dengan kriteria umum:

*

Bersedia menandatangani kontrak politik
*

Punya peluang menang yang cukup besar
*

Punya Track Record yang cukup baik
*

Bersedia menanggung biaya sosialisasi dan kampanye
*

Lain – lain yang disepakati kemudian

 Pengecualian beberapa persyaratan di atas (seperti harus memiliki peluang menang yang cukup besar) tidak berlaku bagi caleg yang berasal dari anggota komunitas yang tergabung dalam jaringan ini atau anak/ayah/ibu/istri komunitas yang tergabung dalam jaringan ini

2.

Hal – hal lain akan dibicarakan dalam tim yang lebih kecil lagi pada Jumat 28 November 2008
3.

Jaringan dapat dibedakan menjadi dua :
*

Jaringan struktural : jaringan yang merupakan perwakilan atau panutan struktur paguyuban/koperasi yang tergabung dalam jaringan ini
*

Jaringan fungsional : jaringan di luar struktur paguyuban/koperasi yang memiliki hubungan emosional karena bagian dari komunitas maupun memiliki idealisme yang sama dengan komunitas.

Seperti ditunjukan oleh Tabel 2, dalam rangka Pemilihan Legislatif pada April 2009, dan menyongsong masa kampanye Pemilu 2009, muncul pernyataan sikap para PKL. Mengikuti Laclau dan Mouffe, hal ini membangun semacam formasi hegemoni dalam ruang sosial masyarakat sekaligus menegaskan keberadaan PKL. Hal ini tak bisa lepas dari konteks perebutan posisi (war of position) antara kedua kelompok yang bertentangan dalam mencapai kepentingannya.

Penutup

Dari paparan diatas, dapat dilihat bentuk relasi sosial yang terjadi dalam di tubuh masyarakat. Politik tidak selamanya mewujud dalam suatu bentuk legal-formal. Ia pun tidak selamanya dipahami dalam arti Aristotelian, yaitu sebagai usaha untuk mewujudkan kebaikan bersama. Politik dipahami dalam kerangka Arendtian, yaitu semata-mata sebagai sebuah tindakan. (Arendt, 1998: 7) Ia bisa saja berwujud pergerakan, perjuangan, bahkan resistensi, dalam rangka mewujudkan, mengamankan, mempertahankan, atau merebut kepentingan pribadi atau kelompoknya. Persis sebagaimana yang disampaikan oleh Ernesto Laclau, bahwa “there is politics because there is subversion and dislocation.” (1990: 60)

Menyadari hal ini, maka perlu untuk membangun ruang sosial yang mengaffirmasi perbedaan kepentingan setiap kelompok. Dalam hal ini, Pemerintah menjalankan kebijakannya dengan melibatkan PKL dalam setiap pengambilan keputusan, serta menyediakan lokasi sosial bagi PKL. Sebaliknya, PKL juga mengamini kebijakan Pemerintah, tentunya yang sejalan dengan kepentingan PKL, serta selalu siap untuk berjuang demi kepentingannya.

Kepustakaan

Buku

Arendt, Hannah. (1998). Human Condition, edisi kedua. (Chicago & London: University of Chicago Press).

Laclau, E. (1990). New reflections on the Revolution of Our Time. (London: Verso)

Laclau, E dan Mouffe, C. (2001). Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics, cetakan kedua (London&New York: Verso)

Mustafa, Ali Achsan. (2008). Model Transformasi Sosial Sektor Informal: Sejarah, Teori dan Praksis Pedagang Kaki Lima, (Malang: INSPIRE)

Elektronik

Polimpung, H Y S. (2008). Memenggal Kepala Presiden: Studi Politik Internasional versus Masa Depan, paper Politik Internasional, tidak diterbitkan

http://www.yosieprodigy.multiply.com/index. diakses pada 5 Januari 2009

Paper

Pasha, Sasya Asita, dkk. (2008). Karakteristik pengorganisasian dan penyaluran aspirasi pedagang kaki lima: Studi Deskriptif Karakteristik Pengorganisasian dan Penyaluran Aspirasi terhadap Paguyuban Pedagang Lesehan (PPLM) Malioboro di Yogyakarta.

laporan tugas mata kuliah Politik di Kota, tidak diterbitkan

Iklan

Apa itu Pemilu? Menurut Ramlan Surbakti, dalam kuliahnya Seminar Pemilu (2009), Pemilu adalah konversi suara rakyat menjadi kursi legislatif. Secara substansial, merupakan proses suksesi kekuasaan, yg memungkinkan terjadi suksesi tanpa kekerasan, karena berada dalam prosedur legal formal yg jelas.

Hari ini Indonesia memilih. Pernyataan ini terdengar begitu lucu, maaf, karena yg terjadi justru hal yg sebaliknya. Tingginya jumlah pemilih yg tidak menggunakan hak pilihnya, carut marut DPT, perkara di tingkatan KPPS, surat suara yg salah dapil (terjadi di keputih, surabaya), bahkan kebingungan antara KPPS, saksi dan pemilih ketika mengisi berita acara di tingkat PPK.

Dan hiruk pikuk pesta demokrasi terlewati begitu saja. Tidak tampak luapan ekspresi dari masyarakat (baca:pemilih). Para penyelenggara, pelaksana, dan peserta (secara berurutan, KPU, petugas terkait, dan partai politik), sibuk dengan dirinya masing – masing. Dan anehnya, dalam iklan – iklan yg ditampilkan, begitu sering terdengar klaim sederhana yg berbunyi, ‘atas nama rakyat’.

Dari mana datangnya premis nan sederhana itu? pertanyaan itu terlintas begitu saja. Ada yang hilang disini. Representasi. Hari ini kata itu tidak lagi memiliki arti. Atas dasar apa basis konstituen partai ditentukan? Ketika berita quick account menunjukan hasilnya, ternyata, tingkat popularitas berbanding lurus terhadap tingkat elektabilitas (keterpilihan).

Lantas, apa bedanya politisi kita dengan selebritis? Apa yang membedakan Pemilu dengan kontes – kontes idol syndrom yg banyak ditayangkan televisi? Hampir tidak jelas. Di televisi, eliminasi dilakukan atas dasar 2 hal, respon audience, dan pesan singkat (SMS) penonton dirumah. Ada mekanisme kontrol yg jelas, dan ukurannya pun tersurat. Pada pemilu? Jumlah suara yg diperoleh. Ironisnya, tayangan televisi selalu mendapat tempat dihati pemirsanya. Acaranya selalu ditunggu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku pada pemilihan umum. Momen ini terlewatkan begitu saja.

Pemilu bukanlah menjadi milik rakyat. Hiruk pikuknya dirasakan pelan, hampir tak berasa. Seperti inikah wajah suksesi wakil legislatif kita? Sebandingkah dengan anggaran yaNg dihabiskannya?
Pertanyaan ini sekiranya menjadi subjektif. Terserah kita menjawabnya.

All democracy is representation. (Priyatmoko, 2008)

Regards,

Gede Indra Prama

[Courtesy Jurnal Coffee Break, Lembaga Studi Urban]

Ada dua hal yang mendorongku untuk menulis ini: pertama, partai-partai besar yang selama ini mengecewakan, menjengkelkan, menyebalkan, dan membuat saya (-dan saya yakin sejumlah besar rakyat lainnya-) malas baca koran, berdasarkan penghitungan suara sementara sampai saat ini, masih saja meraup suara yang besar. Sekalipun di forum-forum sosial dunia maya banyak terdapat black campaign yang menyudutkan para tokoh-tokoh besar tersebut, seperti ABS (asal bukan SBY) dan “say no to mega”, toh partai mereka masih saja dominan. Unik. Kedua, muculnya beberapa analisis, beberapa di jurnal ini, yang meneropong pemilu dengan membedah para caleg, idiologi pemilu, atau bahkan sistemnya. Tidak ada yang salah dengan itu semua, hanya aku ingin meramaikan analisis-analisis tersebut dengan membedah sang pemilih – yang sering kali oleh para analis dianggap ‘pasif’ dan ‘tidak kritis’.

Ada sebuah film baru yang menurut hematku cukup menarik untuk ditonton, yaitu Confession of a Shopaholic (2009). Dari film ini aku akan mulai ceritaku. Film yang digarap oleh P. J. Hogan, dan diperankan oleh Isla Fisher dan Hugh Dancy ini menceritakan seorang Rebecca Bloomwood (Beck) yang nampaknya seluruh kehidupannya berpusat pada satu aktifitas: shopping alias belanja. Sekalipun hutang di lintah darat sudah menumpuk, toh penghasilan Beck yang sedikit itu tetap saja dipakai untuk shopping. Kucing-kucingan dengan debt collector pun tak terhindarkan. Singkat cerita, Beck, dipicu oleh rasa cintanya pada cowoknya, akhirnya sadar bahwa selama ini ia telah terbelenggu oleh habit shopping yang destruktif. Beck lelah terus-menerus memenuhi hasrat shopping-nya yang tak kunjung padam. Hal inilah yang semakin mengukuhkan predikatnya sebagai a shopaholic, seseorang yang getol belanja.

Hanya, menurutku, amat disayangkan apabila visi SANG SUTRADARA adalah untuk membuat sadar para shopaholic di seantero jagad raya dengan film ini. Karena bagiku, film ini fasis! Shopaholic dianggap sebagai suatu penyakit kronis yang harus disembuhkan. Sehingga untuk menjadi manusia yang sehat, penyakit shopaholic harus diobati. Apa salahnya shopaholic? Kenapa harus direpresi? – toh itu merupakan sarana pemuasan narsistik orang-orang tertentu (yang berduit). Persis seperti kata sang patung tadi. Melarang para shopaholic berbelanja sama saja dengan melarang pebasket untuk bermain basket, orang relijius untuk beribadah, suami istri untuk berhubungan intim, dst.

Segala sesuatu yang berlebihan memang tidak baik, tetapi bukan berarti harus direpresi! Represi berarti meminggirkan, melabeli sebagai negatif, atau malah menanamkan sikap anti. Kontradiktif; sesuatu yang menyenangkan, harus disingkirkan dengan paksa. Hal ini mengimplikasikan sang shopaholic yang ingin “sembuh” untuk menipu dirinya, persis seperti perkumpulan terapi yang didatangi Beck. Di sinilah letak fasisnya: sama seperti Hitler menyingkirkan para Yahudi sebagai ‘sumber penyakit identitas nasional’, maka film ini menyingkirkan sifat shopaholic sebagai ‘sumber penyakit identitas diri’.

Kalau aku jadi sutradaranya, dan memiliki visi serupa untuk “menyadarkan” para shopaholic, maka aku akan fokus pada Beck sebagai individu bebas, yang bebas memilih belanjaannya, dan bukan sebagai individu yang pasrah terseret arus konsumerisme destruktif tanpa bisa melawan.

Ada adegan dalam film tersebut yang berpotensi membangkitkan kembali agensi seorang Beck di tengah pusaran konsumerisme; suatu agensi yang membuat Beck dan para shopaholic menjadi individu bebas dan bukan korban yang pasrah. Di scene itu Beck sedang berjalan melewati etalase sebuah butik, dan dia melihat sebuah syal berwarna hijau. Tiba-tiba sang patung, letak syal itu disandangkan untuk dipajang, mendadak hidup dan merayu beck membeli syal itu. Beck pun tergoda, ia masuk dan melihat syal hijau tersebut dari dekat. Sang patung pun menyambar pundak Beck, menyandangkan syal hijaunya ke sekitar bahu Beck, menghadapkannya ke cermin dan berkata, “The point of this scarf is that it will become part of the definition of you, of your psyche … : The Girl in a Green Scarf” Sugesti sang patung cukup menyulut otak Beck untuk berpikir bahwa dengan syal ini, dia akan menjadi wanita yang anggun mempesona, sebegitu rupa sehingga ia akan mampu memikat sang bos yang segera akan mewawancarai dia untuk sebuah pekerjaan.

Louis Althusser memiliki kata yang tepat untuk menggambarkan fenomena ini: Interpelasi. Interpelasi merupakan suatu cara kerja wacana, apapun bentuknya (idiologi, model, imaji, agama, pengetahuan, dsb), dalam merekrut orang-orang untuk berpihak kepadanya. Wacana memanggil (interpellates) subyek; ia mengajak sang subyek untuk memakai dirinya sebagai sarana kenikmatan; ia menawarkan sebuah keutuhan eksistensial apabila sang subyek mengenakan dirinya sebagai sebuah identitas. Dalam kasus Beck, sang syal hijau mampu memanggil Beck untuk mengenakan dirinya, mentransfer keanggunan yang mempesona dari dirinya ke diri si Beck. Bagi Beck, tentu ini adalah sebuah kenikmatan – dipandang anggun, mampu menyita mata-mata pria, dan mempesona sang bos.

Bagi saya, adalah keliru apabila kita melihat ini sebagai sebuah kekalahan subyek atas wacana – sebaliknya: wacana bisa jadi adalah hamba hasrat manusia. Wacana akan menawarkan suatu pemuasan hasrat manusia; ia akan senantiasa menyesuaikan dirinya untuk melayani hasrat manusia; Ia akan menawarkan dirinya untuk mengabdi demi keutuhan manusia. Jika manusia tidak merasa ter-interpelasi, dan tidak tergiur dengan kenikmatan yang ditawarkan, maka wacana akan ditinggalkannya. Jadi, bukan syal hijau tersebut yang diinginkan beck, melainkan efek –atau lebih tepat efek yang dipercaya akan terjadi– yang ditawarkan sang syal. Manusia, atau subyek, disini memiliki posisi aktif untuk memilih, untuk menjawab interpelasi, untuk aktif mengintegrasikan wacana dengan dirinya.

Dari sini aku mencoba menerapkan pandangan tentang agensi aktif shopaholic ke para pemiluholic – sebutanku untuk mereka yang “berpartisipasi aktif” dalam Pemilu, dan memperoleh kenikmatan dari partisipasi aktifnya tersebut. Aku ingin uraikan bahwa “partisipasi aktif” disini tidak melulu soal aktif mencontreng, aktif berkampanye, aktif meng-iya-kan visi-visi KPU, dan semua kegiatan yang dimonopoli oleh sebuah payung identitas ‘nasionalis’.

Pemilu adalah pesta rakyat! Yup, it is.. rakyatlah yang berpesta. Semua rakyat diundang. Semua rakyat diajak bersenang-senang. Hanya, cara bersenang-senangnya bisa berbeda-beda, tergantung efek interpelasi tentunya. Ada 2 macam Interpelasi yang kuamati.

Pertama, dari Pemilu itu sendiri.

  • Dengan berpartisipasi, rakyat (konon) akan ikut menentukan arah negara. Yah, merasa menjadi orang yang menentukan cukup keren memang. Merasa sebagai warga negara yang baik, dan nasionalis memberi sebuah perasaan herois: “Indonesia gak bakal ada kalo aku gak nyontreng!” Lihat aja iklan KPU, “suara anda menentukan!”
  • Sekarang nyontreng, beda dengan yang dulu – nyoblos. “So, rugi kalo gak nyobain: kan 5 taon sekali,” kata seorang temanku. Jadi fokusnya pada nyontreng, dan bukan pada contrengannya, apalagi efek kedepan hasil contrengannya.
  •  Bagi para ‘jiwa pemberontak’, pemilu merupakan ajang yang tepat untuk ‘unjuk gigi’ untuk menunjukkan bahwa ‘saya anti pemilu!’: kertas suara di coret-coretlah, ditusuk-tusuklah; vandalisme dalam bilik suara lah.
  •  Bagi para analis, seperti saya dan penulis-penulis lain jurnal ini misalnya, pemilu merupakan ajang untuk unjuk pisau analisis masing-masing. Apalagi buat para master/doktor/profesor, “laris rek: gak di koran, diwawancara, di talk show, di diskusi, dst…” kata seorang dosen. Ditanyai orang sebagai ‘yang dianggap tahu’ merupakan kepuasan tersendiri tentunya.

Kedua, dari para caleg.

  • Karena bosen opa-oma yang sudah reyot , atau om-om dan tante-tante menor sok pintar, maka beberapa orang memilih mencontreng artis. “Yah, siapa tau mas artis-artis yang lebih enak dilihat bisa lebih baik dari pada wakil-wakil kita yang sudah reyot” kata seorang satpam.
  • Beberap rakyat yang termakan buaian iklan-iklan; maklum sudah capek menderita dan merasa powerless. Jadi: “ya percaya aja deh. Kalo caleg itu bo’ong, biar Allah yang bales,” kata seorang sopir taksi sambil diucapkan dengan nada putus asa.
  • Bangga kalo kenalannya waktu SMP/SMA/kuliah, ato bahkan tetangganya jadi caleg. Jadi, pas lagi liat TV trus nongol si kenalan kita, trus dengan bangganya kita bilang, “eh itu tetanggaku loh!”, “dia tuh angkatanku, pek!”. Bisa juga kalo lagi sirik saat kenalan kita ‘sukses’ di sono, “halah..dia lo dulu nanya2 aku kalo ujian.” Bangga donk kalo punya kenalan anggota DPR(/D) apalagi bisa telak menjelek-jelekkan mereka.

***

Aku ingin menutup dengan anekdot. Suatu hari di sebuah hotel bintang 5 di Surabaya – aku lagi diundang makan gratis waktu itu – aku diajak bicara sama seorang kader dari sebuah parpol ‘garang’. Singkat cerita, beliau tahu kalau aku lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unair, yang diartikannya sebagai ‘orang yang mengerti dan peduli politik’. Aku juga akhirnya tahu ternyata sang bapak adalah seorang pedagang asongan yang ‘nasionalis’.
Kami sempat bertukar cerita tentang ‘aib’ negeri ini, sampai akhirnya beliau bertanya sama aku, “mas milih partainya siapa?” – nampaknya ini pertanyaan yang kebelet beliau tanyakan. Naluri isengku muncul, dengan santai kujawab, “waduh pak, saya nggak ikut pemilu: males ah!” Jawabanku sukses mengubah mimik sekaligus menghapus tawa ‘nasionalis’ di wajahnya: “loh mas ini gimana sih, lulusan ilmu politik, Unair lagi, masa gak berpartisipasi aktif dalam pemilu? Gimana nasib bangsa ini kalo semua mahasiswa politiknya kayak sampeyan?” – diucapkan dengan nada sengak’ yang menyudutkan tentunya.
Hormon isengku memuncak dan meletus dalam jawabanku, “loh… bapak ini gimana to, saya aja yang lulusan ilmu politik Unair aja gak milih, kenapa bapak yang ngerti politik cuma dari koran aja kok malah repot-repot jadi kader parpol?” Yah, macam-macam beginilah kenikmatan yang, sebagai seorang pemiluholic, aku dapat dari pemilu =)

Jakarta, 13 April 2009
Hizkia ‘Yosie’ Polimpung
Warga negara yang (ehemm..) baik

Sampingan  —  Posted: Desember 10, 2011 in Uncategorized
Tag:, , , ,